1. No. 1966/ No. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2023. PUTUSAN Nomor 128/PUU-XIII/2015. Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Pasal 1 Undang-Undang UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang UU Cipta Kerja menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899); 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal MA RI maupun masyarakat. Undang-undang (UU) NO. Demikian bunyi UU 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji Tentang Ker. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada. Undang-undang (UU) tentang Aparatur Sipil Negara . 6. E. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; PP No. Peraturan Perundang-undangan. 57, LL SETNEG : 45 HLM. Undang-Undang No. (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undangundang kepada Dewan Perwakilan Rakyat *) (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya. TENTANG DATABASE PERATURAN. 6, LN. Sign In. Undang-undang (UU) NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan UU Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. 6,. setneg. 2001/ No. CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG. 06 Juni 1946 Tanggal Berlaku. 2812 , LL SETNEG : 17 HLM. UU No. 6856, jdih. Bidang. METADATA PERATURAN. U. Tutup. 58, TLN NO. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah 2. Dengan hal selective policy yang menjunjung tinggi HAM. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. go. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah salah satu produk hukum yang mengatur tentang pembentukan, pengaturan, dan pembinaan desa sebagai satuan pemerintahan yang berkedudukan di bawah kabupaten atau kota. Pasal 5 ayat (1),Pasal 20 ayat (1),dan Pasal 33 ayat 3Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia and The Independent State of Papua New Guinea)UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Undang-undang (UU). id: 4 hlm. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan UU Omnibus Law menjadi perhatian penting bagi pekerja di Indonesia. 1. pdf. Undang-undang Darurat tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 1956. STATUS PERATURAN. Approve. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tentang Website Website Direktorat. Urgensi Dan Tujuan . Undang-undang (UU) tentang Pengesahan International. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. 6 Tahun 1994 Tentang : Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 6 TAHUN 1994 (6/1994) Tanggal : 1 AGUSTUS 1994 (JAKARTA) Sumber : LN 1994/42; TLN NO. 61 , TLN NO. Sape Kab. ANALISA UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN PASCA UU 6 TAHUN 2023. 6. FULL TEXT. No. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 6. 6236, LL SETNEG : 72 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 1993. 6 Tahun 2011 tidak disebutkan sebagai konsideran dalam Perpres tersebut. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f,. 6 tahun 2014. 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. pdf. 1982. 2014/No. 2022/No. Penetapan - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - Cipta Kerja - Undang-Undang - perpu. Undang-undang (UU) tentang Kekarantinaan Kesehatan. 10) tentang Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 sebagai Garis-garis besar daripada haluan Negara, dan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960; d. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2940); 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. Sab, 31 Des 1983. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Pembangunan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset. A -. Menjelang berakhirnya jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang. Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021. Diubah dengan. 2019/NO. 5717, LL SETNEG : 25 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6. A -. Undang-Undang No. 6, LN. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6, LN. Ketentuan Pasal 7 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (2) 4. seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April. setneg. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. bahwa Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga. 6, LN. 2003/NO. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan. STATUS PERATURAN. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi:Bidang. Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Bonebolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2003. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2023. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 6, LN. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 2023/No. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 6, LN. Nusantara, maka perlu mencabut Undang-undang Nomor 4 Prp. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2O2I TENTANG HARMONI SASI PERATURAN PERPAJAI(AN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmlrr, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Undang Undang No. 6, TLN NO. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 6 TAHUN 2009 TANGGAL : 13 JANUARI 2009 - 4 - 5. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). Undang-Undang No. Undang-undang (UU) NO. 3. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. Undang-undang (UU) NO. U. pdf Undang-Undang No. 73. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014. “Komite I DPD RI telah menyelesaikan penyusunan RUU usul inisiatif DPD RI yaia. 5130 Fax: 021-384. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua. 4805, LL SETNEG : 14 HLM. Undang-undang (UU) NO. Ordonansi Pajak Pendapatan, 1944 (Staatsblad Tahun 1944 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9. pdf - Google Drive. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1997. BAB II KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Pasal 2. Undang-undang (UU) tentang Pos. 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan terhadap Desa yang tercantum dalam Bab IV tentang Kewenangan Desa pasal 18 berbunyi sebagai berikut: “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan. 6, LN. 302), f. 6. Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat menjalankan(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. TENTANG. 2009/ No. Bentuk. dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf. Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the. Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomot 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (6) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan gubernur. id : 4 hlm. 5, LN. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 6 Tahun 1994. Badan / Pengarang: Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 (UU/2022/12) (2022). 6, LN. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan optimisme serta harapan akan terwujudnya desa yang madiri serta sejahtera dalam berkehidupan. 2824 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 2002/ No. 6. Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan: bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan adanya pelindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau besar maupun kecil yang terletak pada posisi yang sangat strategis dan berada pada jalur perdagangan internasional. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 128, TLN NO. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan. Mengubah : UU No.